Al Haris mengemukakan, Pemerintah Provinsi Jambi terus berkomitmen agar para pengusaha dapat berinvestasi dengan mudah dan tenang di Provinsi Jambi. Dalam upaya percepatan berusaha di Provinsi Jambi, semua perizinan yang menjadi kewenangan Provinsi sudah didelegasikan ke Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jambi.
“Untuk kewenangan Kabupaten/Kota sudah diserahkan ke DPMPTSP Kabupaten/Kota. Sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) sudah berjalan dengan baik di Provinsi Jambi maupun di Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi, adanya kekurangan disana sini tidaklah menimbulkan kemacetan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, ujar Al Haris.
Al Haris menuturkan, Pemerintah Provinsi Jambi telah melakukan bimbingan teknis OSS RBA kepada masyarakat untuk meningkatkan peran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan pelaku usaha start up (usaha rintisan). Kemitraan antara pelaku usaha besar dengan UMKM juga sudah berjalan dengan membentuk Forum Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mengawal kemitraan yang ada.
“Hari ini kami mengundang UMKM, melalui visi Jambi MANTAP, Pemerintah Provinsi Jambi meletakkan pemberdayaan ekonomi rakyat, sebagai salah satu prioritas pembangunan. Dalam upaya pemerataan pembangunan dan hasil hasilnya, Pemerintah telah melaksanakan program DUMISAKE, yang salah satu kegiatannya adalah bantuan perkuatan modal bagi UMKM, tutur Al Haris.
Al Haris mengungkapkan, UMKM di Provinsi Jambi terus menggeliat, sehingga memerlukan pendampingan agar UMKM dapat berkembang dengan baik. Kebangkitan UMKM mesti juga memiliki manajemen yang baik, dan tentunya UMKM tersebut juga telah memiliki ijin dan sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan harapan menjadi jaminan akan memiliki tata kelola yang baik.
Menteri Investasi RI/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia memaparkan terkait dengan iklim investasi yang ada di Provinsi Jambi, realisasi investasi di Provinsi Jambi cukup bagus, sampai dengan kuartal kedua pada Tahun 2020 angka investasi sudah mencapai Rp.4,8,- triliun, sedangkan pada sisi lain, realisasi investasi Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi dari 2018 hingga semester pertama 2022 Kabupaten Kerinci menepati urutan pertama.
“Kabupaten Kerinci realisasinya mencapai angka 6,5 persen, kemudian disusul Kabupaten Batanghari mencapai angka 3,73 persen, Kabupaten Muaro Jambi berada di angka 2,93 persen, kemudian Tanjung Jabung Barat pada angka 2,55 persen dan Bungo di angka 2,33 persen,” ungkap Bahlil.
Bahlil mengatakan, dalam diskusi ini Pemerintah ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa pemerintah hadir ditengah kesulitan rakyatknya. “Saya baru melakukan diskusi bersama Gubernur, Bupati/Walikota, pelaku UMKM, OJK, dan perbankan. Kami berdiskusi bagaaimana memudahkan pelaku UMKM dan menjadi perhatian kita Bersama,” kata Bahlil.
Kita menginginkan kedepannya iklim investasi semakin baik, UMKM tumbuh dan negara benar benar hadir dalam kondisi masyarakat membutuhkan. Kita berdiskusi terkait subsidi yang harus tepat sasaran, inflasi, sertifikasi halal dan lainnya, intinya Pemerintah akan segera merespon dengan baik dan bijak, terang Bahlil.