Ikbal Ronggur Selaku Koordinator LMAK menuntuT agar KPK menindaklanjuti temuan BPK RI tahun 2021 dan 2022 tentang perekrutan jabatan Deputi Direktur dan Asisten Deputi yang terindikasi cacat prosedur dan tidak memiliki dasar hukum.
Ikbal juga membuat laporan ke KPK tentang adanya temuan perekrutan karyawan PKWT untuk jabatan Depdir dan Asdep BPJS ketenagakerjaan melanggar ketentuan yang berlaku sehingga terdapat kandidat yang tidak lolos tahap seleksi namun menjadi penjabat definitiF dan terindikasi sebagai personil yang sudah direncanakan direkrut sejak awal proses perekrutan.
Ikbal menegaskan bahwa menurut ketentuan Pasal 17 UU Nomor 30 Tahun 2014, badan dan/atau pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang, larangan itu meliputi larangan melampaui wewenang, larangan mencampuradukkan wewenang, dan/atau larangan bertindak sewenang-wenang.
KPK harus tegas kepada oknum pemerintahan yang mencoreng nama baik Lembaga dan oknum yang sudah merugikan keuangan negara, tutup Ikbal.